 |
| Suara publik yang harus didengar via Kreatormerdeka.com |
Ada satu pertanyaan yang lagi rame di
jalanan, timeline, sampai grup WhatsApp: “Indonesia ini sebenarnya merdeka
buat siapa?”
Pertanyaan itu nggak muncul tiba-tiba. Ia lahir dari rasa sesak melihat
ketidakadilan yang terus berulang: rakyat dipukul ketika bersuara, gaji DPR
naik diam-diam, buruh dipaksa kerja tanpa kepastian, dan aparat kadang lupa
siapa yang seharusnya mereka lindungi.
Dan dari keresahan itu, lahirlah Tuntutan
Rakyat 17+8.
Sebuah daftar suara, bukan sekadar angka. 17 tuntutan jangka pendek
(deadline seminggu) dan 8 tuntutan jangka panjang (deadline setahun).
Angka ini bukan kebetulan—17+8 = 17 Agustus, simbol kemerdekaan yang lagi-lagi
dipertanyakan maknanya.
17
Tuntutan Jangka Pendek: Darurat Keadilan
Deadline-nya jelas: 5 September 2025.
Isinya bukan hal muluk, tapi yang paling dasar—hak hidup, hak bicara, hak
diperlakukan manusiawi.
·
Keadilan untuk korban kekerasan demo.
Dari Affan Kurniawan sampai Umar Amarudin, nama mereka jadi saksi bahwa
demokrasi kita sedang berdarah. Dibutuhkan tim investigasi independen, bukan
sekadar janji kosong.
·
Tarik TNI kembali ke barak.
Bukan tugas tentara untuk memukul mahasiswa atau buruh di jalanan. Negara butuh
tentara yang menjaga perbatasan, bukan membatasi kebebasan.
·
Bebaskan semua demonstran yang ditahan.
Demokrasi bukan kriminal. Menyuarakan aspirasi bukan pelanggaran.
·
Stop kekerasan aparat.
Seragam bukan tiket kebal hukum. Yang bersalah harus diadili, secepatnya.
·
Transparansi DPR.
Dari gaji, tunjangan, sampai proyek-proyek rahasia—semua harus dibuka. Kalau
wakil rakyat beneran wakil rakyat, nggak ada yang perlu ditutupi.
·
Keadilan untuk buruh.
Hentikan PHK massal, pastikan upah layak, lindungi pekerja kontrak, dan
dengarkan suara serikat buruh.
Intinya, 17 poin ini kayak alarm keras:
“Jangan tunggu demokrasi kita mati baru sadar pentingnya hak rakyat.”
8
Tuntutan Jangka Panjang: Reformasi Serius
Kalau 17 poin tadi soal darurat, 8
poin ini soal masa depan. Deadline-nya 31 Agustus 2026, satu tahun
penuh untuk bener-bener reformasi.
1. Bersihkan
DPR.
Audit independen, syarat ketat untuk jadi anggota, dan hapus semua privilege
nggak masuk akal.
2. Reformasi
partai politik. Biar nggak lagi jadi sekadar mesin
pencetak kekuasaan.
3. Reformasi
pajak. Biar yang kaya beneran bayar lebih, bukan rakyat kecil yang
terus disedot.
4. Sahkan
UU Perampasan Aset & perkuat KPK. Jangan kasih ruang
buat koruptor leha-leha.
5. Reformasi
Polri. Polisi harus jadi pelindung rakyat, bukan jadi momok
menakutkan.
6. TNI
kembali ke barak tanpa pengecualian. Nggak ada lagi
alasan proyek sipil dipegang tentara.
7. Perkuat
Komnas HAM & lembaga pengawas independen. Karena negara nggak
boleh lagi jadi hakim sekaligus pelaku.
8. Revisi
kebijakan ekonomi & ketenagakerjaan. Dari UU Cipta Kerja
sampai proyek strategis nasional yang sering kali justru bikin rakyat tergilas.
Suara
Kita, Harapan Kita
Kita nggak lagi hidup di zaman di mana
rakyat harus diam. Generasi ini—Gen Z, milenial, siapa pun yang masih percaya
bahwa Indonesia bisa lebih adil—punya tanggung jawab buat jaga suara
tetap lantang.
Tuntutan Rakyat 17+8
bukan cuma daftar. Ia adalah cermin: apakah negara ini berani mendengar
warganya, atau terus pura-pura tuli.
Dan buat kita, para kreator, penulis,
seniman, aktivis, buruh, mahasiswa—suara ini bukan sekadar protes. Ini ajakan
untuk merawat mimpi tentang Indonesia yang adil, di mana kemerdekaan bukan cuma
simbol tanggal merah, tapi napas yang kita hirup setiap hari.
Kreator
Merdeka percaya bahwa berdaya lewat karya berarti berani bersuara untuk
keadilan. Karena kalau kita diam, siapa lagi yang bakal menuliskan sejarah
dengan tinta yang jujur?